Kitab Kuning

(Pasal) menerangkan tentang hukum-hukum Istibra'. Istibra' secara bahasa bermakna mencari kebebasan/kebersihan. Dan secara syariat adalah penantian seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh timbulnya kepemilikan baru atas dirinya atau hilangnya kepemilikan tersebut, baik sebagai bentuk peribadahan (ta'abbudi) murni ataupun untuk memastikan kekosongan rahimnya dari kehamilan. Dan istibra' diwajibkan sebab dua hal: Salah satunya adalah hilangnya ikatan firasy (persetubuhan legal), dan hal ini akan dijelaskan kemudian dalam ucapan pengarang matan: "Dan apabila Tuan dari seorang Ummu Walad meninggal dunia..." dan seterusnya. Dan sebab yang kedua adalah munculnya hak milik. Hal ini disebutkan oleh Mushannif dalam pernyataannya: (Dan barangsiapa yang mendapatkan hak kepemilikan baru atas seorang budak perempuan (Amah)) entah melalui transaksi pembelian yang tidak ada khiyar di dalamnya, atau melalui jalur warisan, wasiat, hibah (pemberian), maupun dari berbagai jalan kepemilikan lainnya, sementara budak tersebut sebelumnya bukanlah istrinya, (Maka diharamkan baginya) ketika hendak menggaulinya (untuk bersenang-senang (berhubungan) dengannya sampai ia selesai men-istibra'-nya. Jika budak tersebut termasuk perempuan yang mengalami siklus haid, maka istibra'nya diukur dengan satu kali haid) meskipun ia masih perawan, dan meskipun penjualnya telah men-istibra'nya sebelum menjualnya, serta meskipun budak tersebut berpindah kepemilikan dari seorang anak kecil laki-laki atau dari seorang perempuan. (Namun jika) budak (Amah) tersebut (termasuk perempuan yang iddahnya dihitung dengan bulan), maka masa penantiannya diukur (cukup dengan satu bulan, dan jika ia termasuk perempuan yang sedang hamil), maka masa penantiannya diukur (dengan melahirkan kandungannya). Dan apabila seseorang membeli istrinya sendiri, maka disunahkan baginya untuk men-istibra'nya. Adapun budak perempuan yang telah bersuami atau sedang menjalani masa iddah, apabila ada seseorang yang membelinya, maka tidak wajib baginya untuk men-istibra'nya seketika itu. Namun jika ikatan pernikahan dan masa iddahnya telah hilang, semisal budak perempuan tersebut ditalak baik sebelum dukhul maupun sesudahnya, dan masa iddahnya telah habis, maka barulah diwajibkan proses istibra' pada saat itu.

(Dan apabila seorang Tuan dari hamba sahaya kategori Ummu Walad meninggal dunia), sementara budak tersebut tidak sedang terikat dalam status pernikahan maupun sedang dalam iddah nikah, (Maka wajiblah atasnya men-istibra') secara pasti (dirinya sebagaimana iddahnya seorang budak perempuan biasa (Amah)), yakni durasi istibra'nya adalah satu bulan penuh apabila ia termasuk perempuan yang hitungan iddahnya dengan bulan, dan jika tidak maka diukur dengan sekali haid jika ia termasuk wanita yang mengalami siklus quru' (haid). Seandainya seorang Tuan men-istibra' budak perempuannya yang pernah ia gauli kemudian ia memerdekakannya, maka tidak ada kewajiban istibra' (lagi) atas mantan budak tersebut, dan ia berhak melangsungkan pernikahan seketika itu juga.