Kitab Kuning

(Pasal) mengenai hukum-hukum Ijarah. Kata ini dibaca dengan kasrah pada huruf hamzah (ijarah) menurut pendapat yang masyhur, dan dihikayatkan dengan dammah (ujarah). Secara bahasa, ia adalah nama untuk upah. Secara syariat bermakna: akad atas suatu manfaat yang diketahui, yang dituju, yang dapat diserahkan dan mubah (halal), dengan imbalan (kompensasi) yang diketahui. Dan syarat bagi masing-masing pihak yang menyewakan (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) adalah cerdas (rusyd) dan tidak ada paksaan. Dan dikecualikan dengan syarat 'diketahui', yaitu akad ju'alah (sayembara); dengan syarat 'yang dituju', yaitu menyewa buah apel hanya untuk dihirup baunya; dan dengan syarat 'dapat diserahkan', yaitu manfaat jima'; maka akad atas hal tersebut tidak dinamakan ijarah. Dan dikecualikan dengan syarat 'mubah', yaitu menyewa hamba sahaya perempuan untuk disetubuhi; dan dengan syarat 'dengan imbalan', yaitu akad ariyah (pinjaman); dan dengan syarat (imbalan) 'diketahui', yaitu imbalan dalam musaqah.

Dan ijarah tidak sah kecuali dengan adanya ijab, seperti 'Aku sewakan kepadamu', dan kabul, seperti 'Aku menyewanya'. Dan Mushannif menyebutkan batasan barang yang sah disewakan melalui perkataannya: (Dan segala sesuatu yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya zat barang tersebut), seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal, dan hewan untuk ditunggangi, (maka sah menyewakannya), jika tidak (utuh fisiknya), maka tidak sah. Dan untuk keabsahan penyewaan barang yang disebutkan di atas terdapat beberapa syarat, yang disebutkan olehnya melalui perkataannya: (Apabila pemanfaatannya diukur dengan salah satu dari dua hal): adakalanya (dengan jangka waktu), seperti 'Aku sewakan rumah ini kepadamu selama satu tahun', (atau dengan pekerjaan), seperti 'Aku menyewamu untuk menjahitkan baju ini untukku'.

Dan pembayaran upah (sewa) menjadi wajib dalam akad ijarah seketika setelah akad berlangsung. (Dan penyebutan akad secara mutlak mengharuskan pembayaran upah disegerakan, kecuali apabila disyaratkan) di dalamnya (penundaan), maka upah tersebut menjadi tertunda pada saat itu.

(Dan ijarah tidak menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad), yakni pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dan tidak pula (batal) dengan meninggalnya kedua pihak yang berakad, melainkan ijarah tersebut tetap berlaku setelah kematian mereka hingga masa sewanya habis, dan ahli waris penyewa menggantikan posisinya dalam memanfaatkan barang sewaan tersebut. (Dan ijarah menjadi batal) (dengan rusaknya barang sewaan), seperti runtuhnya rumah dan matinya hewan tertentu yang disewa. Dan batalnya ijarah dengan sebab yang disebutkan itu ditinjau untuk masa yang akan datang, bukan masa lalu; maka ijarah tidak batal pada masa lalu menurut pendapat yang lebih jelas (al-azhhar), melainkan bagian dari upah yang disepakati ditetapkan berdasarkan rasio upah standar (ujrah al-mitsl), lalu manfaat (penggunaan) selama masa lalu itu dinilai pada saat akad. Apabila dikatakan nilainya sekian, maka diambil berdasarkan persentase tersebut dari upah yang disepakati. Dan ketentuan tidak batalnya akad pada masa lalu tersebut dibatasi dengan syarat setelah terjadinya serah terima barang sewaan, dan setelah berlalunya waktu yang layak memiliki nilai sewa; jika tidak (memenuhi syarat ini), maka akad tersebut batal untuk masa yang akan datang maupun masa lalu. Dan dikecualikan dari 'hewan tertentu (mu'ayyanah)' apabila hewan yang disewa tersebut bersifat tanggungan spesifikasi (fi dzimmah), maka jika pihak yang menyewakan mendatangkan hewannya lalu hewan itu mati di pertengahan masa sewa, ijarahnya tidaklah batal, melainkan pihak yang menyewakan wajib menggantinya.

Dan ketahuilah bahwa kekuasaan pekerja (penyewa) atas barang yang disewakan adalah kekuasaan amanah. (Dan) oleh karena itu, (tidak ada tanggungan ganti rugi atas pekerja kecuali karena tindakan melampaui batas) padanya, seperti jika ia memukul hewan tunggangan melebihi batas kewajaran, atau memboncengkan seseorang yang lebih berat dari dirinya padanya.