Kitab Kuning

(Pasal) mengenai Al-Hawalah. Kata Hawalah dibaca dengan memfathahkan huruf ha'-nya, dan ada juga yang meriwayatkan dengan dibaca kasrah (Hiwalah). Secara bahasa, ia bermakna pergeseran, yakni perpindahan,

sedangkan secara syariat bermakna pemindahan status hak utang dari dalam zimah (tanggungan) muhil (orang yang mengalihkan utang) ke dalam zimah muhal 'alaih (orang yang menanggung beban pelimpahan utang). (Dan syarat-syarat Hawalah ada empat): Yang pertama, (adanya kerelaan/rida dari muhil) yakni pihak yang memiliki utang (yang melimpahkan tagihannya), dan tidak disyaratkan rida dari pihak muhal 'alaih (yang dilimpahi); karena rida darinya tidaklah dipersyaratkan menurut pandangan al-Ashah. Dan tidak sah mengalihkan penagihan utang kepada orang yang aslinya tidak memiliki utang sama sekali (kepada muhil). (Dan) yang kedua, (adanya penerimaan dari muhtal), yaitu pihak penagih (kreditur) yang berhak atas pembayaran utang dari muhil. (Dan) yang ketiga, (hak piutang/utang tersebut) yang dialihkan penagihannya (sudah berstatus kuat/tetap di dalam zimah). Dan penekanan menggunakan kata 'istiqrar' (status baku/tetap) ini sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Imam ar-Rafi'i, akan tetapi Imam an-Nawawi merevisi catatan tersebut di dalam kitab ar-Raudhah. Sehingga dengan demikian, parameter untuk membolehkan pengalihan utang (hawalah) adalah utang tersebut berstatus mengikat (lazim), atau akan berakhir pada sifat mengikat. (Dan) yang keempat (harus ada kesesuaian antara kedua belah utang) yakni utang yang berada (di dalam zimah muhil dan utang di dalam zimah muhal 'alaih, harus sesuai dalam segi jenis barang), takaran nilai, (kualitas macamnya, status tempo seketika, dan status tenggang waktu/penundaan pelunasan), serta dalam segi utuh atau rusaknya (pecahannya nilai uang tersebut). (Dan dengan dilangsungkannya akad tersebut, maka terbebaslah/bersihlah) yakni lewat hawalah itu (zimah/tanggungan sang muhil) dari beban utang kepada penagih/muhtal; demikian juga pihak muhal 'alaih (yang ditugasi melunasi) terbebas dari tuntutan utangnya kepada sang muhil, dan hak penagihan sang kreditur (muhtal) berpindah beban ke dalam zimah muhal 'alaih; sehingga seandainya di kemudian hari penagihan terhadap muhal 'alaih macet karena ia dinyatakan pailit, atau karena ia mengingkari keberadaan utang tersebut, dan berbagai problem sejenisnya, maka sang penagih tidak berhak lagi kembali menagih tagihannya kepada pihak muhil (pengalih pertama). Bahkan, seandainya pihak muhal 'alaih tersebut sudah berstatus pailit sejak saat pertama kali hawalah dilangsungkan, dan sang penagih tidak mengetahui status (pailitnya) itu, tetap saja ia tidak berhak untuk menagih lagi kepada sang muhil.